SISTEM EKONOMI INDONESIA

Data Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan di Indonesia

Dalam memulai Bab II Tinjauan Teori ini, saya sebagai penulis ingin menyajikan data-data mengenai pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada era reformasi dan berbagai hal yang bersangkutan dengan kesejahteraan masyarakatnya yang berhubungan erat dengan pembangunan Indonesia. Data ini bertujuan untuk memberikan gambaran pada pembaca dan saya sebagai penulis tentang keadaan Indonesia pada era reformasi sehingga pada saat kita mempelajari teori- teori yang telah ada, kita mempunyai contoh dan gambarannya.

Data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan presentaase pengeluaran rumah tangga atau RT untuk kebutuhan pangan pada tahun 2004 mencapai 54,59%. pada tahun 2005. Persentase tersebut turun menjadi 51,37% dan kembali naik pada tahun 2006 menjadi 53,01%. Pengeluaran untuk kebutuhan pangan ini erat kaitannya dengan distribusi pendapatan masyarakat. Tercatat pula bahwa 40% populasi di Indonesia berpendapatan rendah juga fluktuatif atau tidak tetap.

Sementara itu, pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan non-pangan pada tahun 2004 mencapai 45,42%, pada 2005 naik menjadi 48,63% dan pada 2006 turun kembali menjadi 46,99%. Data ini menunjukkan bahwa pengeluaran kebutuhan pangan rumah tangga di Indonesia lebih besar dibandingkan pengeluaran kebutuhan non-pangan. Data ini mencirikan bahwa Indonesia masih termasuk negara berkembang dimana pengeluaran kebutuhan pangan atau (autonomous consumption) lebih besar disbanding dengan pengeluaran kebutuhan non-pangan seperti untuk liburan, hiburan dan lain-lain.

Terlihat dari dua data di atas, dari tahun 2004 sampai 2006 mengalami kemajuan. Walau sempat mengalami kemunduran dari 2005 ke 2006 namun pada akhirnya presentase 2006 menunjukkan perkembangan positif. Pada data awal terlihat bahwa pengeluaran kebutuhan pangan menurun. Hal ini tidak mengindikasikan bahwa masyarakat Indonesia tiba-tiba mengurangi jumlah konsumsi pangan mereka secara serentak namun pendapatan mereka naik sehingga presentase pengeluaran kebutuhan pangan mereka dari keseluruhan pendapatan mereka menurun.

Namun di Indonesia sangat terlihat kesenjangan ekonomi pada masyarakatnya. Dikhawatirkan presentase pertumbuhan ekonomi tersebut hanya untuk beberapa kalangan saja. Kekhawatiran tersebut dibuktikan oleh data BPS pada tahun 2004 di mana sebesar 40% masyarakat hanya menikmati 20,80% pendapatannya. Pada tahun 2005 presentase tersebut turun menjadi 18,81% dan naik pada tahun 2006 menjadi 19,75%. Terlihat bahwa presentase dari 2004 ke 2006 mengalami penurunan. Hal ini sangat tidak sebanding dengan 20% masyarakat golongan kaya yang bisa menikmati pendapatan mereka sampai pada 42,07% pada 2004, 44,78% pada 2005 dan 42,15% pada 2006. Inilah sebabnya mengapa Gini Ratio Indonesia yang membandingkan penduduk kaya dan kurang mampu masih menduduki angka 0.32 pada tahun 2004, 0,36 pada tahun 2005 dan 0.33 pada tahun 2006.

Laporan MDGs (Millenium Development Goals atau Tujuan Pembangunan Milenium) pada tahun 2007 menunjukkan bahwa walaupun angka partisipasi kasar tingkat sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama menunjukkan perbaikan, tetapi jika dilihat dari tingkat kelompoj pengeluaran rumah tangga maka terdapat perbedaan antara kelompok rumah tangga kurang mampu dan kaya. Pada kelompok pengeluaran terbawah (kuantil 20% terbawah, 1) angka partisipasi kasar atau APK sekolah dasar pada tahun 1995 adalah 14,48% da mencapai 18,92% pada tahun 2006. APK sekolah dasar untuk kelompok pengeluaran terbawah ternyata berkembang lebih baik dari APK sekolah dasar untuk golongan pengeluaran teratas. Peristiwa yang sama juga terjadi pada APK sekolah menengah pertama antara tahun 1995 hingga 2006. APK sekolah menegah pertama tahun 1995 pada kelompok pengeluaran terbawah tercatat 44,39% dan menjadi 70,78% pada tahun 2006.

Dari data pendidikan di atas, terlihat bahwa perbaikan kesejahteraan rumah tangga berpengaruh pada akses terhadap pendidikan, terutama bagi keluarga yang mempunyai anak usia sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Kesenjangan partisipasi pendidikanyang sangat mencolok antara kelompok pengeluaran terbawah (keluarga miskin) dan kelompok pengeluaran teratas (keluarga kaya) ini menunjukkan perlunya peningkatan perharian pada kelompok keluarga miskin dalam memperoleh akses pendidikan. Hal inisejalan dengan hasil studi Balitbang Depdiknas pada 20006 yang menemukan bahwa faktor ketiadaan biaya masih dijumpai sebagai alas an penduduk usia sekolah tidak melanjutkan pendidikan mereka (www.depdiknas.go.id)

Dari sisi kesehatan, Angka Kematian Bayi (AKB) menurut proyeksi BPS pada tahun 2003 AKB terus membaik hingga mencapai 33,9 per 1000 kelahiran hidup. Meskipun terus menurun, AKB di Indonesia masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara angota ASEAN (Association of Southeast Asian Nations atau Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Selatan), yaitu 4,6 kali lebih tinggi dari Malaysia, 1,3 kali lebih tinggi dari Filipina, dan 1,8 kalilebih tinggi dari Thailand. Indonesia menduduki peringkat keenam tertinggi setelah Singapura (3 per 1000), Brunei Darussalam (8 per 1000), Malaysia (10 per 1000), Vietnam (18 per 1000) dan Thailand (20 per 1000).

Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia telah mengalami penutunan menjadi 307 per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2002 sampai 2003 bila dibandingkan dengan angka tahun 1994 yang mencapai 390 kematian per 100.000 kelahiran hidup. Tetapi akibat komplikasi kehamilan atau persalinan yang sepenuhnya dapat ditangani, masih terdapat 20.000 ibu yang meninggal setiap tahunnya dengan kondis ini pencapaian AKI baru mencpai 163 kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2015, sedangkan target pada tahun 2015 adalah 102 per 100.000.

2.2. Pengertian, Tujuan dan Fungsi Ekonomi Makro

Setelah membaca data-data yang telah disajikan diatas kita sudah mempunyai gambaran mengenai pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan di Indonesia yang menggambarkan pembangunan Indonesia. Dapat terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sangat berkaitan erat dan ternyata mereka juga berkaitan erat dengan ekonomi makro.

Sebelum melangkah lebih lanjut marilah kita mengenal ekonomi makro terlebih dahulu. Berikut adalah pengertian ekonomi makro dari berbagai sumber yang telah saya rangkum:

2.2.1. Karl E. Case dan Ray C. Fair (2007:1) menyatakan pada bukunya yang berjudul ”Prinsip-Prinsip Ekonomi” bahwa ilmu ekonomi makro tidak berfokus pada faktor yang mempengaruhi produksi produk tertentu dan perilaku industri individual, melainkan berfokus pada determinan atau penentu output  nasional total.

2.2.2. Eeng Ahman (2008:57) dalam bukunya yang berjudul “Membina Kompetensi untuk Kelas 10 menyatakan bahwa ilmu ekonomi makro adalah ilmu ekonomi yang mengkaji fenomena perekonomian secara menyeluruh atau luas.

2.2.3. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang memengaruhi banyak masyakarakat, perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk memengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_makro)

2.2.4. Ekonomi makro adalah suatu cabang ilmu ekonomi yang mengkhususkan, membahas mekanisme perekonomian secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak rumah tangga (household), perusahaan, dan pasar. Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijaksanaan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan. Dari pengertian tersebut di atas, telah tersiratkan tujuan-tujuan dari ekonomi makro atau makroekonomi. Tujuan-tujuan ekonomi makro yang telah saya rangkum adalah sebagai berikut:

2.2.1. Menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi laju pertumbuhan produk nasional bruto (GNP) atas produk domestic bruto (GDP) yang merupakan ukuran dari kemampuan suatu perekonomian didalam memproduksi barang dan jasa dan mejadi ukuran standard hidup dan pertumbuhan pendapatan riil penduduk.

2.2.2. Menjelaskan penyebab timbulnya pengangguran dan cara mengatasinya.

2.2.3. Menjelaskan penyebab timbulnya inflasi dan cara mengatasinya.

2.2.4. Menjelaskan penyebab terjadinya ketidak seimbangan (defisit atau surplus) dalam pembayaran.

2.2.5. Menjelaskan penyebab naik turunnya tingkat bunga.

2.2.6. Menjelaskan penyebab fluktuasi nilai tukar uang dalam negri terhadap uang asing.

Selain tujuan, ekonomi makro juga memiliki fungsinya tersendiri. Fungsi ekonomi makro adalah sebagai berikut:

2.2.1. Membantu memecahkan resesi yang dihadapi suatu perekonomian.

2.2.2. Membantu pembuat kebijakan untuk meningkatkan petumbuhan ekonomi

2.2.3. Untuk menahan laju inflasi dan kestabilannya dalam krisi jangka pendek.

2.2.4. Menjelaskan bagaimana perubahan dalam suatu kebijakan mempengaruhi jenis-jenis barang yang dihasilkan dalam perekonomian.

Dapat dilihat dari pengertian, tujuan dan fungsinya, ekonomi makro mempunyai peranan penting dalam pembungan suatu negara termasuk negara Indonesia. Walaupun kurang terlihat jelas namun dari pengertian, tujuan dan fungsi ekonomi makro, terlihat bahwa ekonomi makro juga mempengaruhi data diatas seperti  laju inflasi, kebijakan pemerintah dan lain-lain.

2.3. Analisis Ekonomi dan Variabel Ekonomi Makro

Dalam penggunaan ilmu ekonomi makro untuk memenuhi tujuan dan fungsinya, ekonomi makro menggunakan analisis ekonomi. Analisis ekonomi yang berkaitan dengan ekonomi makro adalah:

2.3.1. Teori ekonomi (Analysa Economic), yakni ilmu ekonomi yang menerangkan hubungan peristiwa-peristiwa ekonomi kemudian merumuskan hubungan-hubungan itu dalam suatu hukum ekonomi.

Contoh :

2.3.1.1. Hukum Permintaan yaitu jika harga suatu barang naik maka jumlah barang yang diminta akan berkurang. Jika harga barang turun maka jumlah barang yang diminta akan bertambah.

2.3.1.2. Hukum Penawaran yaitu jika harga barang naik maka jumlah yang ditawarkan akan bertambah. Jika harga barang turun maka jumlah yang ditawarkan akan berkurang.

2.3.2. Ekonomi deskriptif (Descriptive Economics), yakni ilmu ekonomi yang menggambarkan keadaan yang sebenarnya dari wujud dalam perekonomian.

Contohnya seperti keadaan petani di Jawa Tengah, inflasi yang meningkat pada tahun 1998, dan lain-lain.

2.3.3. Ekonomi terapan (Aplied Economics), yakni ilmu ekonomi yang mengkaji tentang kebijakan-kebijakan yang perlu dilaksanakan dalam mengatasi masalah-masalah ekonomi.

Contoh : Ekonomi Moneter, Ekonomi Koperasi, Ekonomi Perusahaan, dan lain-lain.

Semua analisis ekonomi di atas digunakan pada ekonomi makro untuk lebih mudah dalam merumuskan suatu masalah dan membuat kita lebih mudah memahaminya. Selain menggunakan analisis ekonomi, kita juga dapat mengaplikasikan metode ilmiah dan model ekonomi untuk membantu menyederhanakan masalah dan membantu menggambarkan masalah yang dihadapi ekonomi makro.

Variabel-variabel yang terdapat pada ekonomi makro bermacam-macam. Berikut adalah variabel ekonomi makro yang umum:

2.3.1. pendapatan nasional;

2.3.2. konsumsi rumah tangga;

2.3.3. saving / tabungan;

2.3.4. investasi;

2.3.5. harga-harga secara umum;

2.3.6. belanja pemerintah;

2.3.7. jumlah uang yang beredar dan inflasi;

2.3.8. tingkat bunga;

2.3.9. kesempatan kerja dan pengangguran;

2.3.10. neraca pembayaran (ekspor-impor);

2.3.11. kebijakan Pemerintah.

Semua variabel di atas sangat mempengaruhi pembangunan suatu negara. Variabel-variabel di atas juga saling berhubungan satu sama lainnya. Sebagai contoh, jika kesempatan kerja menurun atau jumlah penggangguran meninggkat maka pendapatan nasional akan menurun sebagai akibat dari berkurangnya pendapatan masyarakat. Jika pendapatan menurun maka jumlah tabungan juga akan menurun dan konsumsi rumah tangga akan diminimalisir. Investasi akan menurun. Sebagai akibat menurunnya pendapatan nasional maka belanja pemerintah juga akan berkurang. Selanjutnya akan terjadi inflasi yang akan membuat harga-harga secara umum naik. Pemerintah akan berusaha menanggulangi masalah melalui ekspor-impor dan kebijakannya. Semua itu akan berdampak buruk bagi pembangunan negara Indonesia.

Saya sebagai penulis ingin memperjelas mengenai kebijakan pemerintah dalam hubungannya dengan pembangunan negara. Dengan menggunakan kebijakan di bidang ekonomi, pemerintah mempunyai empat  kebijakan. Kebijakan-kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:

2.3.1. Kebijakan   fiskal: salah satu cara bagi pemerintah dalam mempengaruhi perekonomian dan mengatur mobilisasi dana domestik melalui keputusan perpajakan dan pengeluaran atau perbelanjaan pemerintah.

2.3.2. Kebijakan moneter: salah satu cara bagi pemerintah untuk mengendalikan dan  mengarahkan perekonomian untuk menuju kondisi yang lebih baik dengan mengatur jumlah uang yang beredar dan tingkat suku bunga. Di Indonesia, kebijakan moneter digunakan oleh BI (Bank Indonesia).

2.3.3. Kebijakan perdagangan luar negri: salah satu cara pemerintah untuk mempengaruhi stuktur atau komposisi dan arah transaksi perdagangan serta pembayaran internasional melalui pembuatan peraturan.

2.4. Pengertian dan Tujuan dari Pembangunan

Setelah mengetahui dan mengenal lebih jauh mengenai ekonomi makro, mari kita mengenal pembangunan. Pembangunan juga memiliki pengertiannya sendiri. Pengertian ini penting karena tanpa mengerti pengertian tersebut bagaimana mungkin kita dapat menghubungkan ekonomi makro dengan pembangunan.

Pembangunan memiliki berbagai macam pengertian. Oleh karena itu saya merangkumkan beberapa pengertian pembangunan yang mengarah pada pembangunan suatu negara. Berikut adalah pengertian pembangunan yang telah saya rangkum:

2.4.1. Suatu proses pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematik dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik (Rustiadi, 2006:vii-1).

2.4.2. Menurut Todaro (2003:28) pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi, dan institusional demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

Berdasarkan dua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembangunan suatu negara haruslah berawal dari masyarakat atau warga negaranya sendiri. Namun tentu saja tidak terlepas dari pemerintahan yang berkuasa. Pemerintahan yang berkuasa juga merupakan tanggung jawab dari masyarakat. Masyarakat harus dapat mengawasi pemerintah dan memilih wakil rakyat yang baik demi tercapainya pembangunan negara yang baik.

Setelah kita mengetahui pengertian dan indikator dari pembangunan, marilah kita mempelajari mengapa harus ada pembangunan atau apa tujuan dari pembangunan itu sendiri. Proses pembangunan di semua masyarakat paling tidak harus memiliki tiga tujuan inti, yaitu:

2.5.1. pertama, peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai macam barang kebutuhan hidup yang pokok seperti pangan, sandang, papan, kesehatan dan perlindungan keamanan.

2.5.2. Kedua, peningkatan standar hidup yang tidak hanya berupa peningkatan pendapatan, tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, serta peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan yang kesemuanya itu tidak hanya untuk memperbaiki kesejahteraan materiil, melainkan juga menumbuhkan harga diri pada pribadi dan bangsa yang bersangkutan.

2.5.3. Ketiga, perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial bagi setiap individu serta bangsa secara keseluruhan.

Selain keitga tujuan di atas, tentu saja setiap negara bebas memiliki tujuan lain dalam pembangunan negaranya. Tujuan ini dapat berbeda-beda berdasarkan sejarah dari negara tersebut, kepribadian negara tersebut dan situasi dan kondisi dari negara tersebut.

2.5. Ukuran dari Pembangunan

Lalu bagaimanakah kita mengetahui apakah kita telah berhasil membangun negara kita? Ternyata, pembangunan suatu negara juga memiliki ukuran. Ukuran pembangunan tersebut telah dirumuskan oleh Amir (2007:147) sebagai berikut:

2.5.1. tingkat ketimpangan pendapatan;

2.5.2. penurunan jumlah kemiskinan;

2.5.3. penurunan tingkat pengangguran;

2.5.4. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, pembangunan ekonomi juga memiliki indikatornya tersendiri. Indikator pembangunan ekonomi ini dirumuskan oleh PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) yang disebut sebagai MDGs (Millenium Development Goals) yang telah disebutkan pada data di 2.1. di atas. Rumusan itu terdiri dari delapan indikator capaian pembangunan, yaitu sebagai berikut:

2.4.1. penghapusan kemiskinan;

2.4.2. pendidikan untuk semua;

2.4.3. persamaan gender;

2.4.4. perlawanan terhadap penyakit menular;

2.4.5. penurunan angka kematian anak;

2.4.6. peningkatan kesehatan ibu;

2.4.7. pelestarian lingkungan hidup;

2.4.8. kerja sama global. (www.undp.or.id)

Berdasarkan data pada 2.1. dapat kita lihat bahwa negara Indonesia belum dapat menghapus kemiskinan, menurunkan angka kematian anak dan ibu secara signifikan dan belum dapat memberikan pendidikan bagi semua golongan.