SISTEM EKONOMI INDONESIA

Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbankan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi  perbankan.

Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prisnip syariah yang telah difatwakan oleh DSN.

Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana.

Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang-bidang yang terkait dengan perekonomian dan syariah muamalah. Anggota DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun.

Menurut MUI (SK MUI No Kep.754/II/1999) ada empat tugas pokok DSN:

(1)      Menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian,

(2)      Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan,

(3)      Mengeluarkan fatwa atas produk keuangan syariah, dan

(4)      Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

DSN merupakan satu-satunya badan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia. Di samping itu DSN juga mempunyai kewenangan untuk :

(1)      memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada satu lembaga keuangan syariah.

(2)      Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum fihak terkait.

(3)      Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan BAPEPAM.

(4)      Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN.

(5)      Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan.

Dari sudut pandang ekonom, uang ( money ) merupakan stok aset – aset yang digunakan untuk transaksi. Uang adalah sesuatu yang diterima / dipercaya masyarakat sebagai alat pembayaran atau transaksi.kerena itu uang dapat berbentuk apa saja, tetapi tidak berarti segala sesuatu itu adalah uang.

Uang Fiat ( Fiat Money atau Token Money )

Uang Fiat adalah komoditas yang diterima sebagai uang, namun nilai nominalnya jauh lebih besar dari nilai komoditas itu sendiri.

Uang Komoditas ( Comodity Money )

Uang Komoditas adalah uang yang nilainya sebesar nilai komoditas itu sendiri.

Uang Hampir Likuid Sempurna ( Near Money )

Salah satu syarat suatu asset dapat digunakan sebagai uang adalah likuiditasnya. Uang fiat dan uang komoditas adalah uang yang likuid sempurna, sehingga untuk dapat digunakan tidak perlu ditukarkan atau dicairkan terlebih dahulu. Selain kedua jenis uang tersebut ada juga asset financial yang berfungsi sebagai uang namun untuk menggunakannya harus ditukarkan / ditukarkan terlebih dahulu. Misalnya, uang dalam bentuk cek (demand deposit)dapat diterima sebagai alat pembayaran. Fungsi Uang Empat fungsi uang yaitu :

Å      Satuan Hitung ( Unit of Account ) Maksudnya uang dapat memberikan harga suatu komoditas berdasarkan satu ukuran umum, sehingga syarat terpenuhinya double coincidence of wants ( kehendak ganda yang selaras ) tidak diperlukan lagi.

Å      Alat Transaksi ( Medium of Exchange ) Untuk dapat berfungsi sebagai alat tukar, uang harus diterima / mendapat jaminan kepercayaan. Jaminan kepercayaan itu diberikan oleh pemerintah berdasarkan undang – undang atau keputusan yang berkekuatan hukum.

Å      Penyimpanan Nilai ( Store of Value ) Fungsi uang sebagai penyimpanan nilai dikaitkan dengan kemampuan uang menyimpan hasil transaksi atau pemberian yang meningkatkan daya beli, sehingga semua transaksi tidak perlu dihabiskan saat itu juga.

Å      Standar Pembayaran Di Masa Mendatang ( Standard of Deferred Payment ) Pembayaran untuk masa mendatang dimungkinkan karena uang memiliki fungsi standar pembayaran dimasa mendatang. Dengan funsi tersebut beberapa balas jasa atau pembayaran dimasa mendatang menjadi lebih mudah dihitung , karena diukur dengan daya beli ( purchasing power ), dibanding bila diukur dengan nilai komoditas tertentu.

Penghapusan bunga dari semua transaksi keuangan dan pembaharuan semua aktivitas bank agar sesuai dengan prinsip islam, tujuan pertama ini murni untuk religious sehingga dari sudut pandang sekuler,tingkat keberhasilan atau kegagalannya sulit diukur. Namun, para ulama telah berusaha memberikan landasan teoritis untuk pelanggaran itu dari sisi moral dan ekonomi. Menolak peminjaman uang dengan bunga karena “barang siapa menggunakan uang hasil transaksi riba, berarti ia tidak bersyukur dan tidak adil”, karena uang “dibuat bukan mencari uang lagi, melainkan untuk tujuan-tujuan lainnya”. 

Dan karena menimbun uang adalah tindakan yang tidak adil maka tidak dibolehkan menjual uang untuk mendapatkan uang, kecuali kalau mendapatkan uang memang sebagai tujuannya, dan ini sungguh perbuatan yang tidak adil. Tentang penjelasan pertama ini, tampak jelas bahwa keuangan islam berusaha mempengaruhi struktur kepemilikan asset ekonomi.

Distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar, tujuan kedua sistem keuangan islam ini dapat diartikan sebagai upaya untuk menyebarkan pemilikan sumber daya produktif masyarakat, atau upaya untuk mengubah distribusi hasil produksi antara tenaga kerja (termasuk pengusaha) dan modal. Karena partisipasi ekuitas yang lebih luas dari bank-bank islam maka pemilikan dialihkan dari pengusaha kepada sektor perekonomian lainnya. 

Pengenalan sistem lembaga keuangan islam dalam lingkup perekonomian yang sedang berkembang akan mengubah distribusi penghasilan demi keuntungan para pemilik modal, yang cenderung terdiri atas para deposan bank. 

Kemajuan pembangunan ekonomi, yang terdiri atas tingkat pertumbuhan yang optimum, stabilitas nilai uang dan pengembangan aspek keagamaan. Dari sudut pandang islam, sebagaimana tujuan ekonomi tak dapat dipisahkan dari tujuan religius dan ediologi. Dan untuk pencapaian stabilitas makroekonomi dianggap sebagai prasyarat yang mesti dipenuhi atau sebagai akibat langsung dari pertumbuhan ekonomi.

Selain tujuan diatas ada juga tujuan lainnya yaitu sistem keuangan dan perbankan islam diciptakan untuk memeberikan jasa keuangan yang halal kepada komunitas muslim. Selain tujuan khusus ini,institusi perbankan dan keuangan sebagaimana aspek-aspek masyarakat islam lainnya,diharapkan dapat “member kontribusi yang layak bagi tercapainya tujuan sosiol-ekonomi islam”. Target utamanya adalah kesejahteraan ekonomi,perluasan kesempatan kerjadan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi keadilan sosiol-ekonomi serta distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar,stabilitas nilai uang dan mobilitas serta investasi tabungan untuk pembangunan ekonomi yang mampu memberikan jaminan bagi hasil kepada semua pihak yang terlibat. Sebagai tujuan terakhir, dalam arti bahwa peluang untuk melakukan operasi keuangan yang halal jauh lebih penting dibanding model operasi keuangan itu sendiri.

Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Syariah

1.      Demi untuk meningkatkan kompetensi dan daya saing lembaga-lembaga keuangan Islam dengan lembaga keuangan lain perlu dirumuskan dan diambil langkah-langkah strategis bagi pengembangan lembaga keuangan Islam. Strategi yang akan dijalankan harus secara komprehensif dengan menganalisa kendala-kendala yang dihadapi, maupun kelebihan-kelebihan yang dimilikinya.

2.      Langkah-langkah konkrit untuk pengembangan lembaga keuangan telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yang dipelopori oleh Bank Indonesia. Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan telah disyahkan dan dalam UU ini telah dinyatakan dengan tegas adanya peluang yang lebih luas bagi pengembangan perbankan Syari’ah. Pasal-pasal dalam UU ini kemudian diikuti dengan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur seluruh kegiatan operasional bank Syari’ah.

3.      Peraturan-peraturan BI yang telah dikeluarkan adalah SK BI tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari’ah, SK ini dimaksudkan untuk mendorong perluasan jaringan bank Syari’ah. SK BI tentang Giro Wajib Minimum, SK BI tentang Pasar Uang Antar bank Syari’ah, SK BI tentang Sertifikat Wadi’ah Bank Indonesia, SK-SK ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah likuiditas dan instrumen moneter yang sesuai dengan prinsip Syari’ah. Peraturan yang lainnya adalah peraturan yang berkaitan dengan tugas bank sentral, ketentuan standar akuntansi dan audit, arbitrase mu’amalah, standarisasi fatwa dan lain-lain.

4.      UU No.10, juga telah melahirkan bank Syari’ah – bank Syari’ah baru maupun cabang Syariah. Keberadaan bank-bank baru ini memiliki sumbangan yang positif terhadap perkembangan Perbankan Syari’ah. Bank-bank ini diperlukan dalam rangka perluasan jangkauan pelayanan kepada masyarakat. Sosialisasi perbankan Syari’ah juga akan semakin gencar dan meluas. Sebelumnya tugas ini hanya dilakukan oleh Bank Muamalat Indonesia sebagai single player, kini dilakukan juga oleh rekan – rekannya yang lain. Dengan bertumbuhnya bank Syari’ah dimungkinkan untuk terjalinnya kerjasama antar bank Syari’ah. Kerjasama ini diperlukan antara lain dalam hal penempatan dana antar bank yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas. Pertumbuhan ini juga memiliki arti penting untuk meningkatkan persaingan, sehingga masing-masing akan berusaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendorong variasi produk dan jasa perbankan Syari’ah. Yang pada gilirannya dapat memberikan sumbangan bagi peningkatan efisiensi bagi pengoperasian perbankan Syari’ah.

5.      Permasalahan kekurangan SDI dalam perbankan Syari’ah dalam berbagai tingkatan disebabkan masih sangat terbatas lembaga pendidikan dan pelatihan perbankan Syari’ah, baik di dalam maupun di luar negeri. Kebutuhan mendesak jangka pendek mungkin dapat dilakukan dengan cara melatih SDI perbankan dalam pelatihan operasional perbankan Syari’ah, workshop, seminar dan lain-lain. Pengembangan SDI perbankan Syari’ah dalam jangka panjang bukan hanya pada aktifitas pelatihan atau training yang bersifat teknis dan memenuhi kebutuhan jangka pendek, tetapi juga diarahkan kepada kegiatan penelitian dan pendidikan jangka panjang. Dengan berdirinya bank Syari’ah – bank Syari’ah baru, berarti permintaan terhadap lulusan yang memiliki latar belakang ini akan banyak, dan permintaan terhadap pendidikan formal dalam bidang ekonomi Islam akan banyak. Pengelola lembaga pendidikan juga dituntut agar dapat merespon kebutuhan ini.

Menurutnya, tantangan jangka pendek yang dihadapi perbankan syariah antara lain masalah permodalan, pembukaan kantor cabang, jumlah dan kompensi Sumber Daya Manusia (SDM), inovasi produk yang mampu berkompetisi dan diterima pasar dan program sosialisasi.

Sedangkan tantangan jangka panjang yang dihadapi perbankan syariah, yakni perbedaan karakteristik perbankan syariah dengan sistem keuangan konvensional.

Di tengah rentannya kondisi keuangan global, perbankan syariah di Indonesia mencatatkan kinerja yang sangat bagus, baik secara kualitas maupun kuantitas.  Menurut statistik Bank Indonesia, perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia setiap tahunnya cukup fantastis dan menggembirakan, tumbuh antara 40-45 persen per tahun. Hal ini tercermin dari pertumbuhan asset, peningkatan pembiayaan, ekspansi pelayanan ( jaringan kantor yang semakin meluas menjangkau 33 propinsi di Indonesia). 

Dalam menghadapi badai krisis global (1998, 2008, dan krisis eropa 2011) industri  perbankan syariah di Indonesia memiliki daya tahan yang kokoh serta menunjukkan prestasi performance yang baik. Fungsi intermediasi perbankan terus berjalan dengan baik dengan FDR di atas 100 %. Pembiayaan  produktif (modal kerja dan investasi) terus meningkat melebihi   70% dari total pembiayaan  yang disalurkan oleh perbankan syariah. Sebaliknya pembiayaan consumer semakin melambat seiring dengan meningkatkannya pembiayaan produktif. Menurut data BI, pertumbuhan pangsa pembiayaan jenis konsumsi dibandingkan jenis produktif (modal kerja + investasi) telah melambat tipis menjadi sebesar 28%  dari 30,09%. (2010 – 2011).

Menurut data Bank Indonesia, kini   sudah ada 11 Bank Umum Ssyariah (BUS), 24 Bank Syariah dalam bentuk Unit Usaha Syariah (UUS),  dan 156 BPRS, dengan jaringan kantor meningkat dari 1.692 kantor di tahun sebelumnya menjadi 2.574 di tahun 2012, Dengan demikian jumlah jaringan kantor layanan perbankan syariah meningkat sebesar  25,31%. (Data diperoleh pada 17 Desember 2012).

Aset perbankan syariah saat ini sudah mencapai   Rp.179 Triliun (4,4 % dari asset perbankan nasional), Sementara DPK Rp. 137 Triliun.  Suatu hal yang luar biasa  adalah, total  pembiayaan yang disalurkan perbankan syariah  sebesar Rp 139 Triliun, melebihi jumlah DPK, Ini berarti FDR perbankan syariah di atas 100 persen. Data ini menunjukkan bahwa fungsi intermediasi perbankan syariah untuk menggerakan perekenomian, sangatlah besar.

Pertumbuhan  asset, DPK dan pembiayaan juga relative masih tinggi, masing-masingnya adalah,  aset tumbuh ± 37%, DPK tumbuh ± 32%, dan Pembiayaan  tumbuh ± 40%). Satu hal yang perlu dicatat, bahwa market share pembiayaan perbankan syariah dibanding konvensional, sudah melebihi dari lima persen, tepatnya  5,24 %.

Jumlah nasabah pengguna perbankan syariah dari tahun ke tahun meningkat signifikan, dari tahun 2011-2012  tumbuh sebesar 36,4 %.  Kini jumlah penggunanya 13,4 juta rekening (Okt’ 2012, 36,4% –  yoy), baik nasabah DPK maupun nasabah pembiayaan. Apabila pada tahun 2011 jumlah pemilik rekening sebanyak 9,8 juta, maka di tahun 2012 menjadi 13,4 juta rekening, berarti dalam setahun bertambah sebesar 3,6 juta nasabah.

Dengan pertumbuhan yang besar tersebut, maka akan semakin banyak masyarakat yang terlayani. Makin meluasnya jangkauan perbankan syariah menunjukkan  peran perbankan syariah makin besar untuk pembangunan ekonomi rakyat di negeri ini. Kita punya obsesi, perbankan syariah  seharusnya tampil sebagai garda terdepan atau  lokomotif terwujudnya financial inclusion. Hal ini disebabkan karena missi dasar dan  utama syariah adalah pengentasan kemiskinan dan pembangunan kesejahteraan  seluruh lapisan masyarakat. Bank syariah harus dinikmati masyarakat luas bahkan di masa depan sampai ke pedesaan, seperti BRI. Seluruh  bentuk hambatan yang bersifat price maupun nonprice terhadap akses lembaga keuangan, harus dikurangi dan dihilangkan.

Menurut survey Bank Dunia (2010), hanya  49 persen penduduk Indonesia yang memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Dengan demikian masyarakat yang tidak memiliki tabungan baik di bank maupun di lembaga keuangan non bank relative masih tinggi, 52 %. Kehadiran bank-bank syariah yang demikian cepat pertumbuhannya diharapkan akan mendekatkan masyarakat kepada lembaga keuangan formal, seperti perbankan syariah.

Fungsi Sosial Bank Syariah

Satu lagi kiprah bank syariah yang patut diapresiasi adalah peran sosialnya yang cukup besar di samping menjalankan bisnis perbankan. Peran social itu tercermin dari beberapa lini. Pertama, penghimpunan dan penyaluran dana zakat, infaq,  sedeqah,  waqaf uang, serta dana CSR. Selama tahun 2012 (s.d Okt’2012) jumlah dana social yang telah dikumpulkan  dan/atau disalurkan perbankan syariah (8 Bank UumumSyariah ditambah 4 Bank UUS), total Rp 94, 9 milyar, yang terdiri dari  CSR   Rp.42,2 milyar, sedangkan ZISWaf  Rp. 52,7 milyar.

Peran social yang dimainkan perbankan syariah merupakan amanat dari UU No 21/2008 tentang Perbankan Syariah.  Menurut  UU tersebut, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk  penerimaan dana zakat, infak, sedekah atau dana sosial lain dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Selain itu juga bisa menghimpun dana wakaf (uang) dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (nazhir) sesuai kehendak pemberi wakaf (wakif)

Kedua peran socio-ekonomi perbankan syariah yang berdimensi financial inclusion  terlihat dalam dua hal, yaitu linkage program BPRS senilai Rp.207,2 milyar dan kedua  linkage program BMT Rp.439,2 milyar. Total Rp 646,4 milyar. Pelaksanaan fungsi sosial ini merupakan refleksi peranan perbankan  syariah dalam  pemerataan kesejahteraan ekonomi umat.

Peluang

Prospek dan peluang perbankan syariah di masa depan sangat cerah, positif  dan tetap menjanjikan. Peluang tersebut diindikasikan oleh beberapa hal.  Pertama, dengan pertumbuhan ekonomi yang masih terbuka dan diperkirtakan mencapai 6.5 % pada 2013, maka ruang bagi perbankan syariah untuk tumbuh sangat terbuka. Ekonomi domestic yang ditopang oleh konsumsi masyarakat dan investasi masih tetap menjadi motor penggerak utama roda perekonomian nasional dimana keduanya menyumbangkan sekitar 88 % dari total prosuk domestic Bruto (PDB).

Kedua, Inflasi yang rendah dan pendapatan per kapita masyarakat yang terus meningkat yang tentunya  mendorong peningkatan  jumlah kelas menengah baru. Indikator-indikator ini  akan meningkatkan purchasing power masyarakat sehingga mendorong pertumbuhan pembiayaan perbankan syariah. Pertumbuhan pembiayaan  bank syariah diperkirakan sebesar  40% pada tahun depan.

Ketiga, sejalan dengan itu, ekonomi Asia juga menunjukkan ketahanannya yang tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang kuat, inflasi rendah, sistem keuangan yang sehat, dan keseimbangan fiskal yang sehat. Semuanya menunjukkan hal yang positif bagi pertumbuhan perbankan syariah di masa depan

Keempat, optimisme  pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia, ditopang oleh kondisi ekonomi Indonesia yang semakin baik. Menurut banyak pengamat dan Forum KEN (Komite Ekonomi Nasional) yang saya ikuti, disebutkan Indonesia merupakan negara dengan pertumbuhan ekonomi paling stabil di dunia dalam 20  triwulan  terakhir dan dalam 8 tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 6,1 – 6,2% per thn, dengan proyeksi 2013 tumbuh berkisar 6,3 – 6,7%. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi ketiga setelah China dan India.  

Berdasarkan agregat makro tersebut, perbankan syariah mempunyai opportunity yang besar untuk terus dapat berekspansi dan berkembang, dengan berbagai kebijakan yang produktif untuk mendorong pertumbuhan perbankan syariah, seperti leverage model perbankan syariah, inovasi produk, peningkatan layanan, seperti kemudahan transkasi, (utamanya payment),   perluasan jaringan kantor, peningkatan teknologi informasi, dsb

Proyeksi

Menurut proyeksi moderat Bank Indonesia, asset perbankan syariah pada tahun 2013  menjadi Rp 269 triliun, tumbuh sekitar Rp 90 triliun (44 %)  dari sekarang yang masih Rp 179 triliun.  Proyeksi moderat Bank Indonesia tersebut,tampaknya sangat mungkin dicapai, bahkan menurut prediksi saya, angka itu akan terlampaui di akhir tahun 2013 nanti. Pada tahun 2013 diprediksikan pertumbuhan pendanaan (funding) akan lebih ketat dibandingkan pembiayaan, terutama dana-dana  murah. Namun demikian, kita optimis pengembalian dana ONH (Ongkos Naik Haji)  dari penempatan di sukuk ke perbankan syariah akan mendongkrak jumlah dana DPK di bank syariah, karena itu penempatan kembali dana ONH ke pangkuan syariah  sangat dinantikan oleh seluruh masyarakat ekonomi syariah dan masyarakat muslim yang memahami manfaat  dana haji untuk kemaslahatan umat. 

Sepuluh Tantangan

Salah satu tantangan perbankan syariah adalah menyiapkan diri untuk menghadapi terbentuknya Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) pada 2015, mengingat Indonesia merupakan pasar potensial dengan ruang pertumbuhan yang sangat luas serta pencapaian kinerja yang lebih baik dibandingkan perbankan di negara lain.

Sebagai contoh, return on asset perbankan Indonesia pada 2012 secara umum mencapai 3%, sedangkan perbankan Singapura dan Malaysia masing-masing hanya 1% dan 1,5%. Demikian pula dengan return on equity, perbankan Indonesia mencapai 21% jauh lebih tinggi daripada kedua negara tetangga tadi yang hanya 12% dan 17%. Kondisi ini tentunya akan menjadi daya tarik bagi bank/investor asing untuk masuk ke Indonesia. Perbankan syariah tidak boleh kalah bersaing dengan perbankan asing yang mulai menyerbu Indonesia.

Kedua, dalam mengembangkan dirinya menjadi industry perbankan syariah yang unggul, perbankan syariah harus kreatif menciptakan inovasi produk sesuai dengan kebutuhan bisnis nasabah yang senantiasa berubah cepat. Jangan sampai, peluang-peluang besar dilepaskan hanya karena kekurang dalaman knowledge tentang syariah berwawasan maqashid , atau kekakuan dalam berijtihad keuangan. Regulator diharapkan bersikap akomodatif dan cepat dalam merumuskan regulasi yang kondusif untuk mendukung inovasi produk. Misalnya, produk Margin During Contruction (MDC), pembiayaan multiguna, Musyarakah Mutanaqishah, treasury products (i.e. hedging), PRKS yang fleksibel, pasar uang syariah dengan komodity syariah, sindikasi pembiayaan dengan bank konvensional, leverage model, dan sebagainya. Regulator juga seharusnya mengakomodasi akad-akad yang terjadi dalam sejarah Islam, seperti bay’ wafa’, bay istighlal, bay istikjar, bay’ tawarruq fiqhiy, dan sebagainya. Asal jangan bay’ ‘inah dan tawarruq munazzam, karena bay ’inah dengan tegas dilarang dalam 5 hadits Nabi Saw.

Ketiga,  SDM adalah pilar utama pengembangan perbankan syariah. Penambaahan SDM yang kompeten dengan jumlah yang cukup menjadi tuntutan mutlak. Karena itu,manajemen bank syariah harus memprioritaskan penciptaan SDM yang berkompeten dan berkualitas ini, dengan terus menerus mengikuti training dan workshop atau kuliah pascasarjana.

Keempat, Tantangan berikutnya adalah perbaikan kualitas pelayanan perbankan syariah agar dicapai tingkat exellence. Kualitas pelayanan perbankan syariah harus setara, bahkan melebihi pelayanan konvensional.

Kelima,  Pemanfaatan technologi IT untuk mendukung layanan,kemudahan akses pembayaran (internet banking, sms banking)  serta  terciptanya produk-produk baru.

Keenam, pelayanan pembiayaan kepada sektor UMKM dan pembiayaan produktif, harus diprioritaskan, guna mendorong pertumbuhan ekonomi  yang inklusif yang menyentuh masyarakat secara luas. Upaya ini dapat ditambah dengan membangun linkage program dengan lembaga keuangan mikro syariah, seperti KJKS, BMT dan BPR syariah. Jumlah BMT yang mencapai 5000-an, bisa dijadikan sebagai shadow banking untuk menjangkau lapisan masyarakat yang paling bawah, sehingga perbakan syariah berada di garda depan dalam mewujudkan visi  financial inclusion.

Ketujuh,  peningkatan pemahaman masyarakat tentang produk  bank syariah dan peningkatan pemahaman dan tindakan bankers syariah yang berlandasan maqasid  syariah. Edukasi dan sosialisasi, harus terus digalakkan dengan gerakan-gerakan sinergis, seperti sinergi dengan IAEI (Ikatan Ahli Ekonomi Islam), MES, FoSSEI (Forum Silaturahim Studi Ekonomi Islam), kerjasama dengan Ratusan Perguruan Tinggi se-Indonesia, ormas-ormas Islam,  MUI Daerah dan sebagainya.

Kedelapan, penyediaan modal sendiri harus terus disiapkan untuk memenuhi ketentuan BI tentang multiple license dan atau ketentuan risk management. Bank Syariah harus segera meningkatkan posisinya dari Buku I menjadi Buku II. Bahkan dari Buku II menjadi Buku III, agar bisa berkembang dan ekspansi lebih luas. Namun saat ini, dari  11 Bank Umum Syariah, tidak ada bank syarah yang masuk buku III dan Buku IV, hanya tiga bank yang masuk dalam BUKU II,  selebihnya masuk kategori buku I.

Keenam, bagaimana memperbesar porsi peningkatan pembiayaan ke sektor-sektor yang produktif dan beresiko rendah, seperti infrastrktur yang dibiayari APBN. Bank-Bank Syariah bisa melakukan sindikasi tidak saja sesama bank syariah tetapi juga dengan bank konvensional. Selanjutnya pembiayaan segmen konsumer akan lebih tinggi pertumbuhannya dibandingkan non konsumer. Untuk itu bank syariah harus memanfaatkan kemurahan DP pembiayaan melalui Musyarakah Mutanaqishah dan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik yang 20 %, , bahkan bisa mengembangkan konsep Mudharabah Muntahiyah bit Tamlik, yang membolehkan DPnya 10 % bahkan 0 %. Celah regulasi ini harus secara cerdas dimanfaatkan oleh perbankan syariah.

Kesembilan, membangun brand positioning yang kuat melalui kegiatan promosi dan edukasi yang efektif serta penerapan nilai-nilai syariah sebagai faktor pembeda (differentiator) dengan system konvensional

Kesepuluh, pembukaan outlet baru untuk mendukung peningkatan daya jangkau dan perbaikan kualitas layanan. Jadi selain mengandalkan leverage model dan office channeling, perbankan syariah juga harus ekspansi dengan pendirian outlet baru. Kerjasama dengan lembaga-lembaga yang berjaringan massif harus diutamakan, seperti PT POS dalam gerakan funding.

Arah Pengembangan Bank Syariah

Menurut Deputi Gubernur Bank Indonesia, Halim Alamsyah, tahun   2013 merupakan tahun transisi pengawasan mikroprudential perbankan dari Bank Indonesia kepada OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Dalam proses transisi ini, perbankan syariah fokus pada 5 program strategis yang mendorong pada pemerataan ekonomi.

Program  yang pertama, adalah mengarahkan pembiayaan perbankan syariah pada sektor ekonomi produktif dan masyarakat yang lebih luas. Kedua, Mengembangkan produk yang lebih memenuhi kebutuhan masyarakat dan sektor produktif. Ketiga. Melaksanakan transisi pengawasan yang tetap menjaga kesinambungan pengembangan perbankan syariah. Keempat,Revitalisasi peningkatan sinergi dengan bank induk. Kelima,Meningkatkan edukasi dan komunikasi produk perbankan syariah. Perlu ditambahkan bahwa faktor pengawasan yang kuat secara internal dan eksternal mutlak dibutuhkan. Jumlah dan skala bisnis bank yang beragam menyebabkan risiko yang dihadapi akan relatif beragam sehingga penguatan fungsi pengawasan regulator sebagai bagian dari early warning sistem akan menjadi kunci dalam mengantisipasi munculnya risiko sistematik yang mungkinj terjadi di masa-masa yang akan datang.

Eksplorasi dan analisis terhadap lima arah kebijakan perbankan syariah di atas memerlukan kajian yang lebih luas dan panjang,karena itu tidak bisa diuraikan di sini.   Kita berharap lima arah pengembangan tersebut dapat dijalankan dengan baik dan optimal, mengingat tantangan-tantangan  di atas yang demikian kompleks.

---